Karya Intelektual

D.P.R (Daerah Pinggir Rel) & DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

2010-02-12T23:03:00.000-08:00

Saya menulis di Blog ini. Bukan untuk menghina, atau menyudutkan salah satu lembaga di Negara ini. Saya mohon maaf sebelumNya. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati pembaca. Saya hanyalah Manusia Biasa, yang ingin menyampaikan perasaan saya lewat tulisan di Blog ini. Untuk menyampaikan aspirasi saya, untuk didengarkan (Kalau tidak didengarkan tidak apa-apa, tapi tulisan ini realita). Saya sebagai masyarakat, berpikir terus tentang bangsa ini. Di satu sisi, rakyat negara kita menderita. Di satu sisi, ada yang hidup berfoya-foya untuk menikmati kesuksesan hidupnya. Saya langsung pada intinya. Seorang anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat), harus bekerja sesuai dengan amanahnya. Dan dia harus memikirkan kesejahteraan rakyatNya, dimana ia dipilih dalam suatu wilayahnya. Tetapi kenyataanNya Terbalik. Tidak Sesuai. Dimana rakyat kelaparan, dan tinggal di daerah pinggir rel. Yang kondisinya tidak layak. Bahkan,jauh dari standar kelayakan suatu rumah. Eh, malah yang di atas alias anggota DPR-RI, malah sibuk mikirin mobil dinasNya yang berharga 1M lebih. Pak, Bapak Anggota Dewan yang terhormat. Dimana Rasa Hati Nuranimu, terhadap kemiskinan di dalam masyarakat ini. Rakyat menderita, kelaparan. miskin, dan sakit-sakitan. Tetapi, anggota DewanNya Kaya raya, beli mobil, makan di restoran. Ini kan, tidak sebanding. Bapak Anggota Dewan yang terhormat, turunlah ke jalan-jalan, dan lihat di sudut pandang Ibukota. Masih banyak rakyat menderita, karena kemiskinan,pak. Saya kasihan melihat mereka. Padahal kan, Tugas Bapak Anggota Dewan yang terhormat, salah satunya adalah membidangi masalah kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi seperti unit kerja utama Komisi IX. Tapi, kenyataanya hak-hak kesehatan dari rakyat miskin tidak terpenuhi. Saya kasih contoh kecil, misalnya ada rakyat miskin yang tidak mampu. Dia memakai Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Tetapi, dari pihak rumah sakit tidak menanggapinya. Mungkin, ada sebagian kecil pihak rumah sakit yang menanggapinya (mungkin karena ada hati nurani). Tetapi, ditanggapinya dengan rasa kurang nyaman, terhadap si pemilik kartu jamkesmas. Saya sudah pernah membaca Koran. Waktu itu kejadian ceritaNya begini. Ada seorang warga yang sakit-sakitan karena Kelaparan. Dia tidak pernah makan berminggu-minggu. Akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit oleh para tetanggaNya. Tetapi, setiba di rumah sakit. Dia dihadapkan dengan persoalan administrasi. Karena, kata pihak rumah sakitNya. Sebelum diobati, harus membayar administrasi terlebih dahulu. Karena, dia warga yang tidak mampu. Akhirnya dia mengeluarkan kartu Jamkesmas. Tetapi, dari pihak rumah sakit tidak langsung menanggapinya. Sampai berjam-jam. Barulah kemudian, akhirnya para tetangga, membujuk-bujuk agar pihak rumah sakit melakukan pertolongan pertama. Akhirnya baru berjam-jam, baru ada tindakan medis. Tetapi, saya tidak tahu (apakah biaya rumah sakit tersebut gratis,karena Jamkesmas. Atau ada dana-dana kumpulan dari masyarakat yang ingin menolong. Saya sampai saat ini, belum tahu jawabannya. Itulah perbedaan yang sangat drastis, antara kehidupan rakyat dengan perwakilannya di Parlemen. Yang satu melarat, yang satu konglomerat. Yang satu gak punya tanah, yang satu jual tanah. Mari kita bandingkan kehidupan, seorang anggota DPR (Dewan Perwakilan rakyat), dengan Warga yang tinggal di pinggir rel. Kita mulai dari anggota DPR dulu.

Fasilitas anggota DPR RI

A. Gaji pokok dan tunjangan

1. Rp 4.200.000/bulan

2. tunjangan

a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan

b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan

c. Beras Rp 30.090/jiwa/ bulan

d. Keluarga:

suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln)

anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/ bulan)

e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813

B. Penerimaan lain-lain

1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan

2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan

3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000

4. Pansus Rp 2.000.000/undang- undang per paket

5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)

6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/ per periode

C. Biaya perjalanan

1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing

2. Uang harian:

a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari

b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari

3. Uang representasi:

a. Daerah Tingkat I Rp 400.000

b. Daerah Tingkat II Rp 300.000

(keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)

D. Rumah jabatan

1. Anggaran pemeliharaan

- RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/ tahun

- RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/ tahun

2. Perlengkapan rumah lengkap

E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman

1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)

- Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota

yang bersangkutan.

- Jangkauan pelayanan nasional:

Di provider diseluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.

2. Uang duka :

-wafat (3 bulan X gaji)

-tewas (6 bulan x gaji)

3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang

F. Pensiunan

1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan

2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/ bulan

Ini data yang diperoleh, anggota DPR periode tahun lalu dari 2004-2009. Mungkin, sekarang fasilitas, gaji, dan tunjanganNya sudah naik lagi.

Sekarang kita bandingkan, dengan Kehidupan Warga di D.P.R alias Daerah Pinggir Rel.

Fasilitas warga D.P.R (Daerah pinggir Rel) :

Di antaranya :

1.Luas lantai rumah kecil ;

2.Jenis lantai dari kayu, ada papan pun sudah bersyukur (kadang-kadang tanah saja) ;

3.Jenis dinding yang terdiri dari bilik kayu, ataupun tidak ada dinding ;

4.Fasilitas buang air besar di MCK atau di sembarang tempat ;

5.Sumber air minum dari got atau dari kali (sungai), yang direbus ;

6.Sumber penerangan dari petromak, kadang-kadang lilin, bahkan tak jarang Gelap-gulita ;

7.Bahan bakar untuk masak, dari kayu atau dari pasir, pakai minyak Jarang sekali ;

8.Konsumsi daging/ ayam 1 bulan/sekali, bahkan 1 tahun/sekali ;

9.Frekuensi makan 1xsehari, atau 1x per3hari ;

10.Kemampuan beli baju 1xsebulan, atau 1xsetahun ;

11.Kemampuan berobat ke puskesmas, kadang-kadang ke dukun.

Itulah perbedaan kehidupan dari seorang rakyat miskin, dibandingkan dengan seorang perwakilan rakyat di parlemen. Sungguh tragis,bukan?. Dengan dibuatnya tulisan ini, tidak dimaksudkan untuk menjelek-jelekkan atau menyudutkan salah satu pihak. Yang jelas disini, khusus bagi Anggota Dewan yang terhormat. Daripada mikirin mobil dinas, rumah dinas, atau hal sebagainya. Lebih baik menyelesaikan persoalan bangsa ini, yang tidak pernah selesai, yaitu kemiskinan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, di dalam tulisan saya ini. Saya mohon maaf, apabila ada salah-salah kata dalam penulisan blog ini. Karena kesempurnaan, hanyalah milik Allah. Ketidaksempurnaan adalah milik saya.

As'salamualaikum, Shalom, Namaste, Om Swastyastu.

Selamat Jalan GURU BANGSA (KH.ABDURRAHMAN WAHID) atau yang disapa Gus Dur

2010-01-24T02:35:00.000-08:00

Selamat Jalan Gus. Inilah Bapak Guru Bangsa Kita. Yaitu Abdurrahman Wahid atau yang disapa dengan Gus Dur. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1940, dan dikaruniai 4 orang anak. Beliau dikenal dengan sifatnya yang ramah,jenaka,suka guyon,dan jenius. Mungkin kita sering ingat, kata-kata jenaka Beliau yang sering dikatakanNya,yaitu: Gitu aja,kok Repot?. Saya selalu membanggakan Beliau. Harapan saya ingin bertemu Beliau. Tetapi, harapan saya kandas sudah,ketika Beliau pergi meninggalkan kita, pada tanggal 30/12/2009 pukul 19:10 (ini versi facebook Bambang susanto atau asisten pribadi gus dur). Pada saat itu,saya terus menyaksikan beliau di siaran televisi. Beliau merupakan tokoh idola saya. Mengapa saya,bisa mengidolakan Beliau?. Karena menurut saya, banyak Beliau yang lakukan atau perbuat untuk negara ini. Baik Beliau sebelum menjadi presiden, ketika menjadi presiden, bahkan sesudah menjadi presiden. Figurnya yang sederhana,bersahaja,serta akrab dengan wong cilik. Merupakan salah satu daya tarik masyarakat,yang terus mengenang Beliau. Hingga akhir hayatnya,Beliau pun tetap dikenang. Bahkan,sampai sekarang pun, masih banyak antusiasme masyarakat yang ingin melihat makam Gus Dur secara dekat. Tapi, tolong kepada masyarakat awam yang ingin melihat makam gus dur, jangan dirusak makamNya atau tanah kuburnya. Ini demi kepentingan kita bersama. Beliau banyak dianugerahi sebutan gelar. Seperti Guru Bangsa, Tokoh Bangsa, Simbol Pluralisme, cendekiawan, dan lain sebagainya. Banyak penghargaan-penghargaan yang diraih Beliau, ketika ia masih hidup. Bahkan, ketika akhir hayatNya. Beliau (yang akrab disapa gus dur), sempat dianugerahi sebagai Tokoh Nasional. Berikut tulisan saya mengenai riwayat hidup Gus Dur secara rinci :

Nama:
K.H. Abdurrahaman Wahid

Tempat Tgl. Lahir:
Denanyar, Jombang, 4 Agustus 1940

Orang Tua:
Wahid Hasyim (Ayah), Solechah (Ibu)

Istri:
Sinta Nuriyah

Anak-anak:
Alisa Qotrunada
Zanuba Arifah
Anisa Hayatunufus
Inayah Wulandari

Pendidkan:
Pesantren Tambak Beras, Jombang (1959-1963)
Departemen Studi Islam dan Arab Tingkat Tinggi, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir (1964-1966)
Fakultas Sastra, Universitas Baghdad (1966-1970)

Karir:
Pengajar dan Dekan Fakultas Ushuludin, Universitas Hasyim Anshari
Ketua Balai Seni Jakarta (1983-1985)
Pendiri dan pengasuh pesantren Ciganjur (1984-sekarang)
Ketua Umum PBNU (1984-1999)
Ketua Forum Demokrasi (1990)
Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sedunia (1994)
Anggota MPR (1999)
Presiden RI (20 Oktober 1999-24 Juli 2001)
Ketua Dewan Syuro PKB.

Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kehidupan Masa Kecil
Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya’ban, sama dengan 7 September 1940.

Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. “Addakhil” berarti “Sang Penakluk”.Kata “Addakhil” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati “abang” atau “mas”.

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.

Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.

Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Pendidikan Luar Negeri
Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh Universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.

Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa. Ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas.

Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan Komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.

KH.Abdurrahman Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G 30 S sangat mengganggu dirinya.Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar.Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad.Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui.Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.

Karir Awal
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang disebut Prisma dan Wahid menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Wahid juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Wahid merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gus Dur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Wahid memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah Tempo dan koran Kompas. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Wahid tinggal bersama keluarganya.

Meskipun memiliki karir yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es untuk digunakan pada bisnis Es Lilin istrinya. Pada tahun 1974, Wahid mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian, Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.

Pada tahun 1977, Wahid bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam. Sekali lagi, Wahid mengungguli pekerjaannya dan Universitas ingin agar Wahid mengajar subyek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam dan misiologi. Namun, kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas dan Wahid mendapat rintangan untuk mengajar subyek-subyek tersebut. Sementara menanggung semua beban tersebut, Wahid juga berpidato selama ramadhan di depan komunitas Muslim di Jombang.

KARIR DI NAHDLATUL ULAMA
Awal keterlibatan

Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.

Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jendral Benny Moerdani.

Mereformasi NU

Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan keketuaan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya.

Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.

Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama

Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun demikian, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun demikian, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.

Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila.Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia.Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, namun saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik dari NU.

Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekular.Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim.Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim “assalamualaikum” menjadi salam sekular “selamat pagi”.

Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru

Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.

1992

Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran.Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.

Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi

Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi.Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasehati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi Soedirja.

Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur.Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya.Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur

Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga pertai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasehat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.

Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.

Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR

Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim.[32] Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.

Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

MASA KEPRESIDENAN
1999
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.

Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina.

Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat.Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel.

Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

2000

Abdurrahman Wahid di Forum Ekonomi Dunia tahun 2000.

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.

Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.

Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat.Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.

Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.

Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.

Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.

Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.[48] Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.

Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas.Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.

Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia.Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.

Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien Rais. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik

2001 dan akhir kekuasaan

Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional.Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji.Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi.Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur.Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan,yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inagurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.

Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2009.Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

Penghargaan

Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership.
Wahid ditahbiskan sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004.

Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006.Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain. Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa pers itu.Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan The Jakarta Post membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.

Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM.Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru.Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.

Doktor kehormatan

Gusdur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lebaga pendidikan:

* Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)
* Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)
* Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Prancis (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)
* Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)
* Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003)

Begitulah yang bisa saya sampaikan, di Blog saya yang masih jauh dari sempurna. Pokoknya, sosok Gus Dur merupakan sosok idola bagi semua Negara. Banyak yang sedih, ketika Beliau pergi (wafat). Bahkan, kata Rizal Mallarangeng (Direktur eksekutif Freedom Insitute) mengatakan : "Julukan paling tepat bagi gus dur sekarang adalah the rapidly Shrinking president, artinya Presiden yang mengerdil dengan Cepat. Betapa tidak. Saat terpilih delapan bulan silam, ia dianggap sebagai produk sebuah kompromi nasional, yang karenanya diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang politik yang lebih luas, untuk menbawa negeri kita keluar dari kemelut"cetusnya. Akhir Kata, Gus Dur kami Sangat kehilangan engkau. Dunia menangis, ketika engkau pergi. Saya tetap merindukanMu,Gus. Gus Dur,tidak banyak tokoh-tokoh seperti engkau. Bahkan, cuma engkau mungkin satu-satunya di Indonesia ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, melalui tulisan saya di blog ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anda, di dalam penulisan ini.Saya akan terus mengenang engkau,Gus. Bahkan, di dalam blog saya ini. Saya simpan video Gus Dur, untuk mengenang Beliau. Selamat Jalan, Gus!!

(sumber : televisi, koran, dan website).

KPK Vs PoLRI = DUALISME HUKUM

2009-11-21T11:22:00.000-08:00

KPK atau yang lebih dikenal dengan Komisi pemberantasan korupsi. Adalah Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk "mencegah" atau "mengurangi" korupsi para koruptor. Lembaga ini mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

-koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

-supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

-melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

-melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

-melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

-mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

-menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

-meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

-melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

-meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No.30 tahun 2002 ini memiliki wewenang sama dengan penyidik "POLRI" untuk menangani kasus korupsi. Tapi ada yang membedakanNya. Sekalipun tugasNya relative sama. tapi ada yang beda, yaitu Gajinya. Gaji seorang penyidik "POLRI" berbeda dengan penyidik di "KPK". Ini sungguh tragis, bukan?. Banyak aparat penegak hukum kita, yang ingin berlomba-lomba masuk sebagai anggota KPK. Ini fakta dan realita. Tapi,kita tak usah membicarakan masalah gaji, karena kita akan membahas antara tugas polri dan kpk sama-sama menangani kasus korupsi. Itu artinya,mereka sama-sama diberi wewenang untuk menindak lanjuti kasus korupsi. Seperti kita ketahui kasus suap "Anggoro" dari awal dan sampai terakhir si penulis menuliskan tulisan ini tgl 15 Nov 2009. Kasus "Anggodo" masih merebak dan belum ditemukan titik terang. Saya pun sempat kesal dan beranggapan "Sungguh ironisNya penerapan hukum di Indonesia". Seperti kita ketahui, antara polri dan kpk "ingin bersaing" dalam menemukan kebenaran. Dan dua-duanya sama-sama ingin mencari barang bukti yang lebih kuat. Tapi,yang sangat membingungkan adalah mengapa "Dualisme Hukum" itu ada. Disatu sisi,KPK ingin menyelidiki kasus suap dari direktur "PT.Masaro Anggoro Widjaja", dan disisi lain kini kasus tersebut ditangani pihak kepolisian. Saya sebagai mahasiswa hukum, berpendapat inilah akibat dari "Regenerasi Lembaga Anti Korupsi". Pemerintah ingin menciptakan yang 'terbaik' dari yang 'terburuk'. Tapi salah besar, karena tidak dipikirkan matang-matang sebelumNya Malahan sekarang menjadi "bumerang" bagi pemerintahan sekarang ini. Penulis hanya mengimbau kepada "Pemerintah". Terserah mau didengar apa tidak. Pak, diluar sana masih banyak aparat negara yang tumpang tindih tugasnya atau dengan kata lain, adanya dualisme hukum. Sebagai contoh:

-oknum "DISHUB" dengan oknum "POLRI". Mereka sama-sama dapat 'menilang' angkutan umum atau angkutan kota. Banyak saya ketemukan sering terjadi 'keributan atau cekcok' antara anggota polri dengan dishub, karena berbagi 'Lahan' ; dan

-oknum "TNI' dengan oknum "POLRI". Mereka sama-sama dapat menyelesaikan wilayahnya masing-masing ditingkat kecamatan. kalau di "POLRI" ada Polsek. Kalau di "TNI" ada Danramil. Tak jarang saya lihat, anggota 'TNI' dan 'POLRI' berantem karena perebutan lahan kekuasaan atau berbagi 'jatah' keamanan.

Masih banyak contoh lainNya, tapi saya tidak bisa menuliskan semuanya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama. (sekarang saja tangan penulis,sudah pegal). Intinya disini, untuk kasus KPK dan POLRI. Jangan bersaing untuk 'Siapa yang Lebih Kuat'. Tetapi, bersainglah untuk 'Mencari Kebenaran di Balik Kebohongan'. Dan saya mohon, untuk Bapak Presiden RI untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya. Karena Presiden-Lah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Akhir Kata 'BangkitLah Negeriku dan MajuLah Indonesiaku'. Berantas Terus Korupsi di Indonesia. Say No To Korupsi, for save to populace of Indonesian.

Antara POLRI Vs CIA Vs FBI

2009-11-15T04:04:00.000-08:00

Polisi Negara Republik Indonesia, atau disingkat POLRI, merupakan Institusi yang dibentuk melalui Undang-undang no.2 Tahun 2002. Yang tugasnya sebagian besar memelihara keamanan masyarakat, penegak hukum, dan pelindung serta pengayom masyarakat. Institusi ini bekerja dalam banyak hal, dia ditaruh di darat, laut, maupun udara. Tugasnya pun banyak, dia bisa menangkap, memberantas teroris, bahkan "membunuh" si tersangka. Bila si "tersangka" kabur. karena dia diberi kewenangan memiliki "senjata api". Polisi seperti yang kita ketahui, dia bisa menyamar menjadi gembel, pelajar, bahkan jadi tukang bajaj bila diperlukan. Tapi,sayang Institusi yang satu ini, sering banyak melakukan pelanggaran. Dan sering, menyalahi aturan karena kewenanganNya tersebut. Dan modal senjata api,seringkali banyak disalah gunakan, misalnya seperti: bunuh diri, mengincar orang yang dia dendam, dll. Tapi,untuk saat ini kita tidak ngomongin polisi sepenuhnya. Karena,kita hanya membandingkan antara polisi di Indonesia, dibandingkan negara-negara lainNya.Kalau di indonesia, polisi punya banyak sekali bagian. Ada yang menangani teroris,narkotika,mobil dan motor, korupsi, cyber crime, binmas, bahkan sampai laut dan udara. Tapi, sayang di Negara kita belum dibentuk yang namanya "Detektif" seperti di film-film. Tapi, setahu saya ada "Detektif", tapi di luar kepolisian. Dan polisi Indonesia, tidak di bawah Departemen. Melainkan bergerak sendiri. Dan diketuai oleh seorang diri. Yaitu, yang menjabat harus Jenderal berbintang empat, yaitu KAPOLRI. Tapi sayang, kepolisian negara Indonesia, harus lebih banyak diperbaharui, karena banyak anggotanya yang arogan, pemarah, dan ambisius. Dan banyak yang para anggotanya, justru tidak menggunakan amanatNya sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002. Dan masih banyak anggota polisi, yang masih melanggar aturan. Kita tidak mungkin menjelaskanNya disini. Karena nanti Citra Polisi di Masyarakat menjadi "Negatif" lagi. Tapi, banyak juga yang harus kita acungi jempol dari kepolisian kita yaitu kepolisian negara Indonesia, seperti : pemberantasan narkoba, dan pemberantasan teroris di Indonesia. Sekian informasi dari Polisi negara Republik Indonesia, yang dapat saya sampaikan.

Central Intelligence Agency atau yang lebih dikenal dengan C.I.A merupakan badan intelijensi Amerika Serikat. Lembaga yang satu ini tidak di bawah departemen. tetapi, berdiri sendiri. Dia dibawah langsung pemerintahan presiden. C.I.A sesuai namanya, ia merupakan suatu dinas rahasia yang bekerja dibawah pemerintahan. Dan diketuai oleh seorang Kepala CIA. Dinas rahasia ini tugasnya pun sangat banyak juga: seperti memata-matai negara asing yang sedang bergejolak, atau memata-matai, jika negara A.S sedang mengalami bahaya atau goncangan. Dan menurut sepengetahuan saya, C.I.A yang sekarang dapat memburu, menangkap, serta membunuh orang yang disuruh dalam misiNya. Bahkan mereka dibolehkan membunuh "Tersangka" begitu saja. Kalau "institusi" yang satu ini, dia lebih dikhususkan ke bagian "Spionase". Biasanya mereka sangat banyak, berpura-pura menjadi "Wartawan". Karena Badan Intelijen atau 'dinas rahasia" yang satu ini, banyak anggotaNya yang direkrut dari jurusan "Jurnalis". Tapi sekarang, juga banyak lulusan "ekonomi" S1 dan S2 yang direkrut untuk menjadi Agen CIA, katanya untuk ditaruh di bidang ekonomi. Karena pasar modal di New York melemah, maka ingin ditaruh anggota CIA lulusan ekonomi tersebut, untuk melacak serta menganalisis ekonomi global. Tapi sayang, sekarang C.I.A juga mengalami kebobrokan. Karena menurut isu, mereka banyak mengambil info dari siaran televisi, bukan dari anggota mereka sendiri. CIA tugasnya lebih banyak mengumpulkan informasi-informasi vital (dari dalam dan luar negeri), yang nantinya bakal dijadikan bahan strategi atau kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (USA).

Federal Bureau of Investigation atau yang sering disebut FBI. Artinya dalam bahasa Indonesia, adalah Biro penyelidik Federal. Badan ini di bawah departemen, yaitu merupakan badan investigasi utama dari Departemen Keadilan Amerika Serikat (DOJ). Sekarang ini, FBI memiliki yurisdiksi investigasi atas pelanggaran lebih dari 200 kategori kejahatan federal dan oleh karena itu memiliki otoritas investigasi yang terluas dari badan penegak hukum lainNya di Amerika Serikat. FBI bukan Institusi kepolisian nasional, seperti yang dimiliki negara Indonesia. FBI hanya diperbantukan saja. Bila polisi nasional AS, tidak dapat menyelesaikan "Kasus". Dan polisi nasional tersebut,meminta bantuan kepada FBI, untuk menyelesaikan kasus. Barulah FBI dapat "turun tangan" atau "ikut campur" dalam penanganan kasus tersebut. FBI layakNya CIA, saat sekarang ini juga sama diberikan wewenang untuk menggerebek, menangkap, bahkan membunuh si "tersangka' di tempat. FBI merupakan "Detektif" atau dengan kata lain, yaitu "Agent". Mereka ahli dalam "penyamaran". Sama halnya dengan CIA, lembaga ini dibentuk untuk mematai-matai jika Amerika dalam tekanan atau dalam keadaan bahaya dari pihak luar. Tetapi yang membedakan dengan CIA. FBI biasanya hanya dipakai di "dalam" Kawasan Amerika Serikat (USA). Sedangkan,CIA dapat dipakai di 'dalam" maupun "diluar" kawasan Amerika Serikat (USA). FBI sekarang juga bertugas untuk melawan kejahatan illegal (seperti: drug,trafficking, bahkan terorisme). Tapi sayang, dalam perkembanganNya FBI dan CIA tidak "pernah akur". Karena sama-sama ingin menjadi yang terbaik dalam pemerintahan Amerika Serikat (USA).

ALL ABOUT INDONESIAN (English Version)

2009-10-06T18:21:00.000-07:00

Geography Indonesian.

Indonesia is an archipelago in Southeast Asia consisting of 17,000 islands (6,000 inhabited) and straddling the equator. The largest islands are Sumatra, Java (the most populous), Bali, Kalimantan (Indonesia's part of Borneo), Sulawesi (Celebes), the Nusa Tenggara islands, the Moluccas Islands, and Irian Jaya (also called West Papua), the western part of New Guinea. Its neighbor to the north is Malaysia and to the east is Papua New Guinea.

Indonesia, part of the “ring of fire,” has the largest number of active volcanoes in the world. Earthquakes are frequent. Wallace's line, a zoological demarcation between Asian and Australian flora and fauna, divides Indonesia.

Government Indonesian. 

Republic.

History Indonesian.

The 17,000 islands that make up Indonesia were home to a diversity of cultures and indigenous beliefs when the islands came under the influence of Hindu priests and traders in the first and second centuries A.D. Muslim invasions began in the 13th century, and most of the archipelago had converted to Islam by the 15th century. Portuguese traders arrived early in the next century but were ousted by the Dutch around 1595. The Dutch United East India Company established posts on the island of Java, in an effort to control the spice trade.

After Napoleon subjugated the Netherlands in 1811, the British seized the islands but returned them to the Dutch in 1816. In 1922, Indonesia was made an integral part of the Dutch kingdom. During World War II, Japan seized the islands. Tokyo was primarily interested in Indonesia's oil, which was vital to the war effort, and tolerated fledgling nationalists such as Sukarno and Mohammed Hatta. After Japan's surrender, Sukarno and Hatta proclaimed Indonesian independence on Aug.17,1945. Allied troops, mostly British Indian forces, fought nationalist militias to reassert the prewar status quo until the arrival of Dutch troops.

Tragedy West Sumatra in Indonesian

2009-10-04T17:49:00.000-07:00

Rescuers encountered difficulties distributing aid Friday to areas devastated by a powerful earthquake in West Sumatra, while cries for help spurred the frenzied search for survivors amid shortages of heavy equipment and power cuts. The United Nations said about 1,100 people may have been killed in and around Padang, the capital city of West Sumatra hardest hit by the 7.6 magnitude quake on Wednesday, as government officials said thousands more were still trapped under the rubble of toppled houses, hospitals, schools and other buildings. At least 715 people were already confirmed dead.However there was some sense of hope with the emerging of a number of survivors from collapsed buildings including a hotel where some 90 guests were reportedly staying. The Australian Embassy in Jakarta said it is checking hospitals in Sumatra to find its citizens as about 60 Australians were thought to be not accounted for. Paramedics and rescuers laid out dozens of corpses, and the stench of decomposing bodies filled the air. Overstretched rescuers dug through the debris of damaged buildings, occasionally locating survivors but mostly retrieving bodies. As darkness fell, floodlights were rigged up above shattered buildings so work could continue through the night. Earlier in the day, they pulled two women alive from their collapsed language college, nearly two days after the quake. A frantic search for survivors was focused on the Ambacang Plaza Hotel, where some victims were believed earlier to alive, amid cries for help from the collapsed hotel. Although 60 people were feared trapped the search was suspended Friday afternoon until Saturday. When the quake hit, some 20 fishermen from West Sumatra were attending a maritime seminar at the hotel. Only one survivor had so far been found, while a local senior maritime official, who was a speaker at the event, was declared missing. Another collapsed building expected result in many dead was the four-story Sentra Pasar Raya (SPR)market located at the former bus Goan Hoat terminal in Padang. However, the search for victims was yet to start at the market building, where 47-year old eye-witness Dasril said that about 600 people were inside at the time of the quake. “When the quake struck, I stood here (in front the SPR building). I could not run because of a very strong tremor. Passing cars hit each other. I saw from the SPR's front gate that only around 25 people came out of it," he said. Some victims have yet to receive any outside help, while in other stricken areas rescue workers were present and trying to help. "Please be patient," President Susilo Bambang Yudhoyono told a crowd of people whose relatives are missing, assuring them that the government was doing everything in its power to save lives, Reuters reported. The coordination unit for disaster mitigation (Satkorlak) in West Sumatra said it was having difficulty distributing aid to quake-stricken areas, because of lack of communication and transportation facilities. Satkorlak operation control chief Ade Edward said it lacked trucks to distribute the aid which was piling up at the province’s gubernatorial residence. He said the Satkorlak was waiting for reports from affected regencies on how much food and equipment they needed, and what items. National Disaster Management Agency spokesman Priyadi Kardono suggested that local government make use of RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) to communicate with the regencies instead of relying on phone lines and the Internet.
We come helped friendly in padang (west sumatra).

(sumber : The Jakarta Post)

Demokrasi atau Demonstrasi

2009-04-12T23:29:00.000-07:00

Musim Pemilu telah lewat. Usai sudah penantian, para caleg untuk menjadi Anggota DPR-RI. Nasib mereka (Caleg) telah ditentukan pada tanggal 9 April silam. Banyak Caleg yang senang,karena banyak memperoleh suara. Tetapi,banyak juga Caleg yang sedih, bahkan stres,Karena mereka tidak terpilih. Bahkan,banyak juga yang ber-Demonstrasi,karena jagoanNya kalah di pemilu.Inilah di Negara Demokrasi kita. Semua (Jenis) Caleg ada. Dari Pengusaha,Politikus,Pemain Film,hingga Pengamen sekalipun. Semuanya mau berlomba-lomba menjadi Anggota DPR-RI. Di Negara Kita,Saya masih terlalu Bingung untuk syarat menjadi Caleg. Padahalkan,jadi Anggota DPR-RI. Tidak gampangLoh. Minimal harus mempunyai Wawasan yang Luas. Karena,kalau wawasanNya sempit,maka mereka tidak mampu bekerja.Buktinya banyak di antara mereka yang memakai Staf Ahli..Maaf,nih ya Bapak/Ibu Anggota DPR-RI yang terhormat..Padahal,staf ahli itu kan tidak diamanatkan dalam Undang-undang.Yang menjadi pertanyaan :
Pertama,Apakah Staf ahli itu dibayar Negara atau Uang Pribadi Anggota DPR?
Kedua,Apakah Staf ahli itu menggantikan kerja Anggota DPR Sepenuhnya?..Atau Gimana?..(kalo,ada yang bisa jawab kirim email ke.faogomanolase@yahoo.co.id).
Kalau menurut saya,Staf Ahli itu tidak begitu diperlukan. Mengapa demikian?..Karena menurut saya,kalau kita memiliki wawasan yang luas,pasti kita tidak membutuhkan bantuan pada seseorang.Sekalipun dia orang pintar. Sebab,dengan dikatakan dia sebagai Anggota DPR-RI,berarti dia telah menjadi perwakilan rakyat sepenuhya di parlemen. Berarti untuk menjadi Anggota DPR-RI dibutuhkan education (pendidikan) yang cukup matang. Kalau di negara Indonesia yang tercinta ini. Syarat untuk menjadi Caleg DPR-RI tidak jelas. Siapapun bisa jadi Caleg. Sampai-sampai Pengamen-pun dicalonkan jadi Caleg. Mau dibawa kemana Bangsa Indonesia ini. Jika siapapun bisa menjadi caleg. Padahalkan pendidikan formal itu sangat penting. Belum tentu para pengamen dan anak jalanan mempunyai pengetahuan yang luas. Belum tentu pula,mereka ada yang sekolah. Mungkin,banyak diantara mereka yang sudah sekolah,tetapi belum mencapai tingkat akhir(SMA),karena keterbatasan biaya. Tetapi,saya mohon agar ada syarat menjadi anggota DPR-RI kalau perlu diamanatkan dalam Undang-Undang. Agar Bangsa kita,tidak menjadi Bangsa Gado-Gado. Sebab jadi Anggota DPR-RI sangat berat tugasNya Loh. Tugas Anggota DPR-RI,diantaranya ialah Merumuskan Undang-Undang. Ini menurut saya,yang sangat fatal(salah 1 tugas dari Anggota DPR). Mengapa demikian?..Karena menurut saya,banyak terjadi kekeliruan,ketika Anggota DPR merumuskan Undang-Undang. Banyak diantara mereka,pengetahuan yang minim serta penjelasan yang sangat rumit. Dan anehnya,bukankah suatu Undang-Undang ketika baru terbentuk,harus segera disosialisasikan kepada masyarakat,dan pemerintah harus mengetahui respon masyarakat. Apakah masyarakat menyukainya atau tidak?..Tetapi,di Indonesia Aneh. Karena,ketika Undang-Undang terbentuk tidak dilakukan sosialisasi, tetapi langsung dimasukkan di Lembaran Negara. Jadi rakyat,tidak diberitahu dulu. Makanya,jangan heran banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang. Jadi,Suka tidak Suka Masa Bodoh. Yang penting Undang-Undang keluar. Itulah Motto Undang-Undang kita. Padahal,kalau kita menelaah lebih jauh. Seharusnya Bangsa kita sangat Hebat loh. Beragam-ragam Undang-Undang kita punya. Yang menjadi pertanyaan,apakah semua Undang-Undang terlaksana dengan baik. Kalau menurut saya sih,Tidak. Kata Orang,bikin peraturan buat dilanggar. Itulah Negara Kita. Menurut saya,itu memang benar. Karena saya,menemukan Fakta. Salah 1 contohNya adalah Perda yang berbunyi : Dilarang Membuang Sampah Sembarangan. Saya melihat,sangat jarang orang yang ditangkap atau ditahan,karena perda ini. KenyataanNya,banyak orang yang melakukan tindakan buang sampah sembarangan. Mulai dari kali, pinggiran rel, jalan raya, bahkan di komplek Istana Negarapun. Ada yang membuang sampah sembarangan. Padahal,perda ini kan sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu.
Makanya Anggota DPR-RI jangan cuma berbekal duit saja. Tetapi harus mempunyai skill(kemampuan) yang cukup. Kata Orang, jadi Anggota DPR-RI sangatlah mudah. Tinggal siapin modal sekurang-kurangnya 2 M,alhasil pasti kita dapat menjadi Anggota DPR-RI. Tetapi pertanyaan yang mendalam(Ini juga penting bagi para pemburu koruptor-KPK). Apakah para Calon Anggota DPR-RI mau menghabiskan dananya sebanyak itu?..padahal gaji anggota DPR-RI tidak sebesar 2 M. Berikut ini pendapatan yang diterima Anggota DPR-RI selama setahun Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000. Penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin perbulan, rutin non perbulan dan sesekali.Rutin perbulan meliputi :
Gaji pokok : Rp 15.510.000 Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000 Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000 kehormatan : Rp 3.150.000 Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000 Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000 Total: Rp 46.100.000/bulan Total Pertahun : Rp 554.000.000. Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni. Gaji ke-13 :Rp 16.400.000 Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000
Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:
Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan /RUU.
Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir
1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.
Mudah-mudahan,tulisanku ini berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya cuma berpesan kepada masyarakat. Agar di Pemilu yang akan datang. Masyarakat kita menjadi Jeli dan Dewasa dalam memilih. Saya berharap, Jangan pilih caleg yang memberi uang. Karena,itu merupakan hal yang bodoh. Tetapi,pilihlah caleg yang bukan memberikan uang, melainkan memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Seperti contoh,caleg yang membangun tempat ibadah buat kepentingan umum. Kalau uang 50rb-100rb,apalah artinya. Belum seminggu juga sudah habis. Tetapi,kalau menyumbang untuk tempat ibadah. Itu untuk kepentingan umum, dan tidak akan pernah punah. Kalau menurut saya kalau ada Caleg yang memberikan uang, ambil saja uangNya, tapi jangan pilih OrangNya. Pilih saja menurut Hati Nurani Kita. Pilih yang terbaik dari yang terburuk. Akhir Kata, Semoga Para Anggota Legislatif dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Dan selalu katakan : SAY NO TO KORUPSI!!..Dan BERANTAS TERUS KORUPSI DI TUBUH DPR Maupun INSTITUSI PEMERINTAHAN LAINNYA.

MACET

2009-01-08T01:22:00.001-08:00

Macet..Itulah gambar yang tersirat, kalau kita mendengar Ibukota Jakarta. Di tengah-tengah keramaian Ibukota, kita sering menemukan keadaan tersebut. Harusnya pemerintah lebih mengantisipasi kemacetan ini. Sebab gara-gara macet ini, mungkin ada aja musibah yang sangat fatal. contohnya seperti : Ibu yang mau melahirkan anaknya, tiba-tiba terjebak macet di tengah jalan. Atau Orang yang sakit kritis, ketika mau berobat ketika di tengah jalan terjadi Macet. Atau kita sering diomelin bos karena terlambat kantor gara-gara Macet,dll sebagainya. Mungkin pasti ada diantara kita, yang mengalami kerugian ketika terjadi macet. Semuanya tergantung pemerintah dan kepolisian serta masyarakat sipil, jika ingin membuat lalu lintas menjadi Lancar dan tidak macet. Kalau kita lihat di jalanan, masih saja terjadi kemacetan. saya kadang-kadang bingung dan mikir dalam hati. Kalau terjadi Kemacetan, siapa yang disalahkan ya?.. Pak Polisi Lalu Lintas atau masyarakat?..Atau mungkin Pemerintahnya yang salah?..Itu pikiran saya ketika terjadi kemacetan di jalan. Apalagi saya tinggal di daerah Rawan macet. Saya tinggal di Cakung,dan setiap hari saya selalu menghadapi kemacetan. Baik pergi ke kampus maupun pulang dari kampus. Saya sering menghadapi masalah yang satu ini. Maklum,saya tinggal di cakung, dan selalu lewat jalan Kawasan Industri pulogadung. Jalanan yang sangat tidak layak, karena jalanNya berlobang-lobang dan ketika kita lewat sedikit dari jalan kawasan tersebut kita dihadapi dengan macet. Saya kadang-kadang kesal, ketika harus lewat jalan tersebut. Sudah JalananNya jelek ditambah dengan macet Lagi. Dan,kalau ketika hujan terjadi Banjir di sepanjang jalanan tersebut. Sehingga membahayakan masyarakat yang melintas disitu karena jalanan yang berlobang ketutup dengan air, ketika terjadi Banjir. Naas memang, di Ibukota Indonesia seperti ini, masih terdapat jalanan yang berlobang dan masih berbatu-batu (Belum diaspal). Mungkin itu baru sebagian kecil, jalanan yang saya sebutkan tadi yang jalanNya berlobang-lobang. Masih banyak lagi jalanan yang berlobang-lobang dan tidak layakseperti:Klender,jatinegara,cilincing,rayabekasi,kemayoran,dll.(saya tidak bisa sebutkan semua nama jalananNya karena kalau saya tulis semua mungkin bisa beratus-ratus atau beribu-ribu jalanan yang rusak dan nanti jari saya bisa jadi jempol semua lagi..he..he),bahkan sampai di daerah asal saya pun Nias, Jalanan di sana masih berbatu-batu dan tidak layak. Mungkin ini dapat menjadi perhatian khusus masyarakat dan pemerintah, karena mungkin faktor salah satu terjadinya kemacetan karena kondisi jalan yang berlobang-lobang dan berbatu-batu(belum diaspal). Berikut ini saya berikan contoh faktor terjadinya suatu kemacetan,seperti :

1. Polisi melakukan razia, tetapi raziaNya di tengah-tengah jalan dan di jalur cepat. Sehingga,jalanan menjadi macet. Karena para pengendara mobil maupun motor harus pelan-pelan ketika Pak polisi melakukan operasi razia di jalur Cepat, karena mungkin takut "menabrak" si pak polisi ketika terjadi razia. Ini merupakan salah 1 faktor terjadi kemacetan.

2. Jalanan yang berlobang dan tidak rata, ini juga merupakan salah 1 faktor terjadinya kemacetan. Karena si pengemudi mobil maupun motor, harus "ekstra" hati-hati ketika melintasi jalanan yang berlobang ini. Sehingga jalanan menjadi macet. Saya sangat "prihatin" kalau melihat jalanan di Jakarta, karena masih ada yang berlobang dan belum diaspal. Kalaupun diaspal, jalanaNnya pun cepat rusakNya atau menjadi semula, yaitu berlobang-lobang.

3. Parkir sembarang, ini juga salah satu penyebab terjadinya kemacetan. pemerintah sudah tepat akan "menindak" para pengemudi kendaraan bermotor yang memarkir kendaraanNya sembarangan. Semua parkir liar akan "ditilang" oleh aparat yang berwenang,seperti Dishub. Tapi sayang, di pinggir jalan saya justru sering melihat yang parkir mobilnya sembarangan adalah Mobil dishub atau mobil PolPP. Apakah aparat yang melanggar tersebut ditindak?..Kita kembalikan jawabanNya kepada Anda.

4. Lampu Lalu Lintas yang rusak/korslet, ini juga merupakan salah satu sebab terjadinya kemacetan di Ibukota. Apalagi di jalanan Ibukota banyak terdapat lampu lalu lintas yang korsleting, sehingga menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan. Anehnya,kalau "hujan" sering terjadi korslet pada lampu lalulintas ini.
Ini merupakan hanya sebagian kecil saja faktor penyebab terjadinya kemacetan. masih banyak faktor-faktor lainNya. Kini saatNya pemerintah harus serius dalam menanggapi masalah kemacetan ini. Mudah-mudahan para aparatur negara dari tingkat pemerintah sampai ke Presiden melihat situs saya ini. Sehingga mereka dapat bertindak secepat mungkin,dalam mengatasi masalah ini. Kemacetan bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bersama. Saya mohon maaf,jika ada tulisan saya yang kurang berkenan di hati anda. Akhir kata..Mari,kita jadikan Ibukota Jakarta menjadi Bebas Macet.

KPK Jilid I yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.

2008-12-14T22:09:00.000-08:00

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin sebagian orang telah mendengar lembaga tersebut. Ya,lembaga tersebut dibentuk karena untuk "memberantas korupsi di Indonesia". Karena budaya korup di Indonesia menjamur. Apalagi peringkat korupsi di Indonesia di tingkat asia ke-2 sama dengan Thailand, ini menurut Lembaga Transparancy Internasional. Ini menunjukkan bahwa betapa burukNya kepedulian masyarakat Indonesia dalam memajukan Negaranya sendiri. Tetapi lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa arti Korupsi sebelumNya, sebelum membahas lebih jauh mengenai Fenomena Korupsi di Indonesia.Terlalu banyak bicara tentang korupsi, apakah kita sudah mengetahui dan paham apa arti dari korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari kata bahasa latin, corroptio atau corroptus, yang berasal dari kata corrumpere. Dari bahasa latin ini turun ke bahasa eropa seperti bahsa inggris (corruption, corrupt), perancis (corroption), dan bahasa belanda (corrutie, korrptie). Dari bahasa belanda inilah, bahasa Indonesia mengadaptasinya menjadi “korupsi”. Arti harafiah dari kata korupsi dalam berarti: kebusukan, kebejatan, ketidak jujuran, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Menurut The Lexicon Webster Dictionary. Dan menurut kamus Hukum,arti dari korupsi itu sendiri ialah penyogokan, lanpenyuapan, penggelapan; Melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Dan menurut perspektif hukum itu sendiri, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena Korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perincianNya adalah sebagai berikut :

Kerugian keuangan negara : terdiri dari pasal 2, dan pasal 3:
Suap-menyuap : terdiri dari pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 13, pasal 5 ayat (2),pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan d:
Penggelapan dalam jabatan :terdiri dari pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a,b,c:
Pemerasan : terdiri dari pasal 12 huruf e,f,g:
Perbuatan curang :terdiri dari pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h:
Benturan kepentingan dalam pengadaan : terdiri dari pasal 12 huruf i:
Gratifikasi : terdiri dari pasal 12 B jo. pasal 12.
Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri atas:

Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: pasal 21;
Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar : pasal 22 jo. pasal 28;
Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka : pasal 22 jo. pasal 29.
Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu : pasal 22 jo. pasal 35;
Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu : pasal 22 jo. pasal 36;
Saksi yang membuka identitas pelapor : pasal 24 jo. pasal 31.

Menurut sumber, arti korupsi zaman dahulu adalah sebagian pelakunya yaitu birokrat kapitalis pada masa tanam paksa pasca runtuhnya VOC dan diganti dengan perkembangan UU agraria untuk membuat perdagangan tanaman yang laku di pasaran eropa. Makanya, mungkin sekarang terjadi di Negara tercinta kita Indonesia. Banyak pelaku korupsi di Indonesia, dilakukan oleh Birokrat. Kenapa saya katakan demikian?. Ya betul, banyak birokrat yang menciptakan birokratisme. Faktanya hampir dalam semua bidang korupsi di Indonesia tumbuh dengan kokoh sekali. Inilah beberapa contoh "Institusi" atau di berbagai bidang profesi lainNya, yang disinyalir terdapat korupsi, seperti :

1.Pendidikan

Ada orang tua murid yang harus menyuap guru supaya rapor si anak keluar dan ada juga si anak tidak jadi naik kelas bisa tetap naik kelas. Belum lagi iuran-iuran lainnya yang tidak masuk akal, seperti uang pembangunan, kegiatan amal, bahkan saat saya SD dulu, pernah seorang guru melahirkan atau ulang tahun, si murid termasuk saya harus memberi hadiah, alias terang-terangan. Ada juga uang beasiswa yang disunat dan diambil oleh guru. Sementara, ada juga seragam yang dibeli murid dengan harga yang lebih tinggi. Dan sejak saya mahasiswa, ada dosen yang secara terang-terangan meminta uang kepada saya, untuk membantu nilai supaya bagus pada Matakuliah yang dia ajarkan.
2.Kepolisian

Mungkin anda pernah mengalaminya. Sering sekali bahkan. Ada sejumlah “uang damai” yang harus dibayar kalau kita tidak mau repot pergi ke pengadilan saat ditilang karena tidak punya SIM atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Lalu, ada juga orang-orang yang ditahan, entah judi atau kriminal lainnya, yang dibebaskan karena membayar sejumlah uang, yang tentu saja masuk ke kantong pribadi. Dan masih banyak lagi, diantaranya : bikin sim, pendaftaran calon polisi, dan bahkan ketika membuat SKCK pun, kita diwajibkan membayar sejumlah uang,itupun secara sukarela.
3.Pengadilan

Ada yang bilang, ADVOKAT itu singkatan dari ‘Ada Duit Vonis Kita Atur’. dan ada juga yang bilang KUHP singkatan dari "Kasih Uang Habis Perkara". Just kidding. Tapi ada juga hakim yang terlibat suap-menyuap karena demi sebuah Vonis atau keputusan akhir dalam penjatuhan hukuman karena, tentu saja ingin memuaskan jiwa korupnya. begitu pula dengan jaksa, bahkan petugas LP.

4.Kantor kelurahan atau kantor urusan agama

Ada pungutan-pungutan yang dalam peraturan tidak ada, seperti surat nikah atau akte kelahiran harus beri sejumlah uang. Begitu juga kalau harus membuat perpanjangan kartu tanda penduduk atau membuat kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga. Ada-ada saja pungutan liar yang harus di bayar. Pernah mengalami bukan.
5.kesehatan
Ada yang menjual pil KB (salah satu alat kontrasepsi), padahal itu seharusnya bisa diperoleh dengan cara cuma-cuma. Lantas ada tarif yang lebih besar dari tarif resmi saat penimbangan bayi, atau pendaftaran misalnya, dan ada lagi misalkan bidan yang berprofesi sampingan sebagai penjual jasa "aborsi".

6. pemerintahan

Kalau ada yang mau menjadi Caleg DPR-RI atau DPD kalau mau no.urut 1 dalam nomor pemilihanNya harus memberikan sejumlah uang pada Partai yang mendukungNya. Dan, jumlahNya itu sangat besar, bisa sampai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah itupun hanya demi untuk "No.Urut" belum termasuk yang lain. Sama seperti dalam Pilgub, Pilkada maupun Pilpres, yang harus memberikan sejumlah "dana" kepada partai yang mendukungNya. Kalau untuk "pilpres"mungkin bisa habis sampai triliunan rupiah. Karena semakin besar tingkatan "Jabatan" dalam pemerintahan , semakin besar pula kocek yang harus dikeluarkan.

Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda, yang mengunjungi situs saya. Mudah-mudahan situs saya berguna bagi Anda, terutama untuk aparat KPK yang terus memberantas korupsi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarNya, kalau ada tulisan-tulisan yang tidak berkenan di hati anda. Dan, pihak-pihak terkait yang saya tulis disitus saya ini, saya mohon maaf kalau ada kata yang tidak mengenakkan di hati Anda. Karena kesempurnaan hanya milik ALLAH dan ketidaksempurnaan hanya milik SAYA. Akhir Kata : "Maju terus KPK dalam memberantas Korupsi".. Hidup KPK, Hidup Antasari Azhar!. Saya Mendukung Kinerja Bapak Antasari Anzhar selaku Ketua KPK. NB: (Tapi Pak, kalau bisa Korupsi kakap Ditangkap juga dong, termasuk Pejabat pemerintah, khususnya buat pembantu Presiden, seperti : menteri, staf ahli, pejabat setingkat menteri, dan lain sebagainya).

NB:Tunggu ya kehadiran KPK Jilid II berikutnya!!.

Narkoba Mengancam Jiwa Manusia (Jilid I)

2008-12-09T21:15:00.000-08:00

Sejarah dan pengertian Narkoba

Sejarah penemuan Narkotika atau Narkoba dimulai sejak tahun 2000 SM, saat di Samaria ditemukan Opium (bunga candu). Kemudian pada tahun 1806 ditemukan Morphin oleh seorang dokter dari Westpahalia dan pada tahun 1898, pabrik obat Bayer menemukan dan memproduksi Heroin.

Sejak Saat Itulah Narkoba khususnya golongan Narkotika dan Psikotropika dikenal jenis obat-obatan tertentu yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi penyakit, misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Namun pada perkembangannya, obat-obatan itu disalahgunakan (abuse) sehingga menimbulkan ketergantungan (dependence).

Narkoba adalah segolongan obat, bahan, atau zat, yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan (adiktif). Terjadi perubahan pada kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan, masuk ke dalam lambung, lalu pembuluh darah. jika dihisap atau dihirup, zat masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan, zat langsung masuk ke darah.Darah membawa zat itu ke dalam otak. Otak adalah pusat kendali tubuh. Jika kerja otak berubah, seluruh organ tubuh pun ikut berpengaruh.

Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) adalah istilah penegak hukum dan Masyarakat, meliputi Narkotika dan Psikotropika, sesuai Undang-Undang. Karena itu, barangsiapa menggunakan dan mengedarkanNya di luar ketentuan hukum akan dikenakan sanksi hukum.

Narkoba adalah singkatan Dari NARkotika psiKOtropika dan Bahan Adiktif lain. Narkotika dan Psikotropika di satu sisi memang bermanfaat bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan. Di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan, dan seringkali disalahgunakan, yaitu digunakan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi untuk menikmati pengaruhnya.

Oleh karena berbahayanya,peredaran dan pemakaian keduanya diatur dalam Undang-Undang. Jika dilakukan di luar ketentuan hukum merupakan bentuk kejahatan. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika bersifat transnasional, sehingga perlu dikendalikan dan diawasi secara ketat.

Bahan adiktif lain adalah bahan lain yang dapat menyebabkan ketergantungan dan sering disalahgunakan, bahkan menjadi pintu masuk bagi penggunaan Narkotika dan Psikotropika.

Ada beberapa jenis kategori zat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia yang termasuk dalam jenis Narkoba:

* Narkotika

Narkotika terdiri dari 3 golongan :

Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.

Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.

Inilah sudah saatNya Masyarakat menyadari betapa Bahayanya Narkoba jika sudah merasuki tubuh Anda. Melalui situs saya ini, Saya ingin membantu Masyarakat untuk mengenal jenis-jenis Narkoba. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis Narkoba lainNya seperti : Psikotropika, Zat Adiktif lainnya, Seperti : Alkohol, Inhalasi, Tembakau, dan lain sebagainya. Tetapi saya hanya menjelaskan bagian Narkotika saja. Tapi tak menutup kemungkinan, Lain waktu mungkin saya akan membahas lebih jauh lagi mengenai Jenis Narkoba LainNya.

Pesan Saya : Say No To Drugs!! dan Sukses Terus Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membasmi Peredaran Narkoba di Jakarta maupun di daerah lainNya. Tapi pak polisi, kalau bisa Bandar BesarNya yang ditangkap dong Pak!.. Jangan Mau disogok oleh Bandar Besar, karena Mereka (si Bandar Besar) merupakan Pengkhianat Bangsa (karena merusak generasi Muda). Ayo Pak Bambang Hendarso Danuri selaku Kapolri. Ayo Berantas terus Kejahatan Narkoba!!. Saya selalu Mendukung Pemberantasan Narkoba.

PERKEMBANGAN ILMU PERBANDINGAN HUKUM

2008-11-07T22:40:00.000-08:00

Pemahaman dan pembenahan kembali terhadap pendidikan hukum di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi jendela masa depan bagi pelaksanaan sistem hukum yang dianut. Dalam hal ini, seseorang akan menemukan kerangka ekspresi dan tingkah laku dasar mengenai hukum; apakah hukum itu, apakah yang harus dilakukan oleh para ahli hukum, bagaimana suatu sistem hukum bekerja atau bagaimana seharusnya suatu sistem beroperasi. Melalui pendidikan hukum, budaya hukum terus dialirka dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Pendidikan hukum memberi peluang kepada kita untuk dapat turut menentukan arah dan masa depan dari suatu masyarakat. Mereka yang akan menjadi penentu sistem hukum dan mengisi posisi-posisi penting kepemimpinan di dalam pemerintahan dan sektor privat, pada umumnya akan jatuh terutama kepada para ahli hukum, setidaknya hal ini terjadi pada masyarakat dunia barat, atau mereka yang lulus dari sekolah hukum. Apa yang mereka pelajari dan bagaimana hal tersebut diajari kepada mereka sedikit banyak telah memberikan efek dan nuansa terhadap tujuan akhir mereka, tingkah laku mereka dan cara-cara bagaimana mereka mengambil peran penting di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Suatu sistem hukum merupakan komponen (bagian sistem) dari sistem sosial; dan sistem pendidikan hukum merupakan komponen (sub-bagian sistem) dari sistem hukum. Sistem dan bagian sistem tersebut pada dasarnya saling terkait dan memberikan arti satu sama lainnya.

Para pemuda-pemudi di seluruh dunia yang kini berstatus sebagai mahasiswa hukum, pada masa yang akan datang besar kemungkinan akan melanjutkan pos-pos penting sebagai pengacara, hakim, legislator, dan aktivis sosial. Dengan demikian, pendidikan hukum mereka akan sangat relevan hanya apabila hal tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membentuk karakter yang dapat menangani permasalahan sosial di masa depan secara konstrukif. Dikarenakan untuk saat ini kita tidak dapat banyak memprediksi konstelasi dan seberapa tajam permasalah tersebut akan terjadi, maka hal ini menguatkan bahwa pengembangan dasar pendidikan hukum akan sangat dibutuhkan dan dihindari agar tidak sekedar berkutat secara ekslusif seputar permasalahan yang sarat dengan kepentingan sosial dan politik. Dalam beberapa bidang ilmu hukum, pada suatu subyek di mana setiap permasalahan terkait erat dengan tingkah laku manusia secara individu dan kolektif, serta subyek tersebut begitu hidup dan penuh dengan preposisi, termasuk dijadikan pijakan dasar, maka pada umumnya suatu bidang tersebut akan penuh dengan dramatisasi dan perdebatan yang kadangkala tidak berhujung. Sedangkan, permasalahan di bidang metodologi dan presentasi terfokus terkadang menjadi lebih disederhanakan. Untuk lebih jauh menyatakan bahwa dilema metodologi pada pendidikan hukum seringkali menjadi hambatan hampir di setiap subyek kurikulum sekolah hukum. Hal ini terjadi pada khususnya dalam hal subyek ilmu perbandingan hukum. Sebagian besar sekolah hukum di seluruh penjuru dunia saat ini mulai memperkenalkan mata kuliah perbandingan hukum. Terlebih lagi, pesatnya pengembangan pengajaran ilmu perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai perkembangan yang sangat luar biasa dalam pendidikan hukum pasca berakhirnya perang dunia kedua (World War II). Pengembangan ilmu perbandingan hukum biasanya akan memperoleh kendala utama ketika sekolah hukum dituntut untuk menyediakan pengajar perbandingan hukum yang berkualitas serta besarnya biaya bahan perpustakaan pada bidang di mana orientasi praktik perbandingan hukum dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan hukum. Menjadi pertanyaan kemudian yaitu apakah sebenarnya perbandingan hukum itu sendiri? Pada awalnya, masyarakat hukum menghadapi kesulitan untuk mengartikan penggunaan dari terminologi perbandingan hukum (comparative law). Secara garis besar telah terjadi pembagian ilmu hukum menjadi cabang-cabang tersendiri dari hukum nasional, seperti misalnya hukum keluarga, hukum pidana, hukum perjanjian, dan sebagainya. Namun demikian, perbandingan hukum tidak juga dibedakan sebagaimana ilmu hukum lainnya. Ketidakjelasan ini ternyata memberikan andil yang cukup besar terhadap munculnya kontroversi dan kesalahpahaman yang menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya studi perbandingan hukum. Salah satu konsekuensi logisnya, sebagaima dikemukakan oleh Myres McDougal bahwa perbandingan hukum seakan menjadi suatu literatur yang tersimpan rapat, obsesif dan steril untuk jangka waktu yang cukup panjang.

Metode suatu perbandingan dapat kita katakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran dan pengetahuan manusia sehari-hari. Secara sederhana, dalam berbagai tingkatannya, memperbandingkan satu dengan yang lainnya merupakan hal yang pasti terjadi hampir di dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Sebagaimana Hall menegaskan, ”to be sapiens is to be a comparatist.”

Melalui sejarah yang panjang, teknik perbandingan ternyata telah memberikan kontribusi yang teramat penting dan berpengaruh di seluruh bidang ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam hal ini, perbandingan hukum mempunyai signifikansi terhadap aplikasi yang sistematis dari teknik perbandingan terhadap bidang hukum. Artinya, perbandingan hukum mencoba untuk mempelajari dan meneliti hukum dengan menggunakan perbandingan yang sistematik dari dua atau lebih sistem hukum, bagian hukum, cabang hukum, serta aspek-aspek yang terkait dengan ilmu hukum. Arti penting dari studi perbandingan sebagai sebuah elemen dasar dalam pendidikan hukum juga telah digarisbawahi dalam berbagai laporan resmi. Salah satu di antaranya yaitu datang dari American Bar Association’s Committee on International dan Comparative Law jauh hari sebelum maraknya perkembangan ilmu perbandingan hukum diperbincangkan. Dalam laporan tersebut, pertama, berbagai langkah disarankan sebagai bentuk praktik dalam mempromosikan penerapan perbandingan sebagai suatu metodologi untuk pengajaran terhadap prinsip-prinsip sistem hukum Common Law. Kedua, perbandingan hukum memilik posisi sentral untuk memberikan kontribusi khusus bagi para ahli hukum yaitu studi yang memiliki signifikansi dan nilai penting untuk penegakkan hukum dalam bingkai formulasi dan pengembangan konsep maupun gagasan, serta memberikan pengetahuan terhadap tipe-tipe kelembagaan yang terlibat di dalamnya. Studi terhadap ide dan konsep, serta signifikansinya terhadap hubungan antarmanusia merupakan kajian utama dalam disiplin ilmu sosial, seperti misalnya ilmu hukum, hal mana untuk mencapai maksud dan tujuannya haruslah dikerjakan secara ekstensif verbalisasi. Para ahli perbandingan hukum dapat pula menyumbangkan kontribusi penting bagi studi ilmu hukum dengan menemukan pengertian konsekuensi umum dari pelaksanaan suatu sistem hukum terhadap pola atau stuktur tertentu dari model kelembagaannya. Sebagai contoh, permasalahan apa yang menjadi kendala utama dalam suatu sistem hukum; dan bagaimana cara menghindarinya ketika suatu sistem mempunyai struktur prosedur dan institusi dari tipe umum yang dijalankan di negara-negara Eropa guna menangani kasus-kasus perdata? Tentunya pertanyaan yang serupa dapat juga diajukan mengenai bagaimanakah sistem dan prosedur hukum yang saat ini digunakan di negara-negara dunia lain seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris atau India. Penguasaan teknik perbandingan secara otomatis akan memberikan pengetahuan tambahan bagi para Mahasiswa hukum mengenai pola kerja berjalannya suatu sistem hukum, khususnya sistem hukum pada negaranya masing-masing. Lebih dari itu, ilmu dasar dan lanjutan dari subjek perbandingan hukum di masa yang akan datang tentunya menjadikan paa mahasiswa hukum lebih peduli terhadap interaksi di antara sistem hukum melebihi kepeduliannya pada sistem hukum yang berlaku saat ini. Sebagai contoh, di seluruh Amerika Serikat, mata kuliah perbandingan hukum nampaknya telah dilaksanakan hampir secara keseluruhan dalam bingkai penelaahan berbagai materi kuliah dan diskusi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari mata kuliah sistem common law yang mereka anut. Metode pengajaran ini, di mana pada umumnya dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebelum terjadinya perkembangan metode kasus, sudah semakin menyebar di berbagai Universitas.Namun demikian, untuk mengembangkan ilmu perbandingan hukum perlu juga kita ketahui beberapa hambatan utamanya. Hambatan ini pernah dikemukakan oleh beberapa ahli dan pengajar ilmu perbandingan hukum, salah satu di antaranya yaitu oleh Profesor Thayer. Menurutnya, perbandingan suatu hukum pada dasarnya lebih tepat digunakan sebagai terminologi deskriptif dan hal inilah yang sebenarnya dimaksudkan apabila kita berbicara mengenai perbandingan hukum, yaitu suatu perbandingan baik secara keseluruhan ataupun suatu bagian hukum tertentu dari dua atau lebih negara dengan membawa perbedaan dan persamaan di antara mereka guna diambil suatu kesimpulan. Di satu sisi, permasalahan linguistik biasanya menjadi kendala utama yang dialami oleh sebagian besar peneliti bahan perbandingan. Sayangnya, pertanyaan ini tidaklah pernah bisa dijawab melalui pendekatan teoritis semata. Hal ini menjadi penting dan seringkali menjadi faktor penghambat utama karena arti penting dari nilai perbandingan pada dasarnya hanya dapat diselesaikan oleh seseorang yang tidak mempunyai kendala dalam dunia bahasa. Oleh karena itu, bisa saja dikatakan bahwa berbagai macam studi perbandingan hanya dapat dijalankan oleh mereka yang dianugerahi atau mempunyai kemampuan di bidang bahasa. Sebagai contoh, terdapat beberapa aspek dari perbandingan hukum yang tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengetahuan terhadap prinsip-prinsip pengetahuan bahasa di Eropa. Pada sisi lain, hal tersebut menjadi sangat tidak mungkin apabila studi perbandingan hukum terhadap sistem hukum dari negara asal dengan sistem hukum dari negara lain, seperti misalnya negara-negara Timur-Tengah atau Afrika, tidak sedikit pun menemukan kendala bahasa. Sehingga bisa dikatakan bahwa sedikit-banyak kendala ini akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan makna dari terimologi hukum yang digunakan. Lebih lanjut, permasalahan bahasa ini juga telah menjadi hambatan utama dari sebagian besar studi pascasarjana dan kegiatan penelitian, sebab sangat jarang ditemukan pada ssat ini studi perbandingan yang hanya menggunakan bentuk dan bahasa yang sederhana dan mendasar. Berdasarkan beberapa pengalaman penelitian yang pernah dilakukan, cara untuk mengatasi kendala bahasa, jika hal ini diperlukan, dapat diatasi dengan melakukan kerjasama secara berkelompok. Artinya ketidaktahuan bahasa dapat ditanyakan kepada mereka yang menguasai betul sturktur dan tata bahasa yang sedang ditelitinya. Sehingga, kendala yang dihadapai akan dapat saling ditutupi antara satu dengan yang lainnya.

Dilarang meniru atau menyalin situs ini, karena merupakan suatu tindak pidana. Kecuali dari izin Pemilik.